BATAS KABUPATEN DAN KOTA SORONG SIMPANGSIUR
TAPAL BATAS KOTA SORONG – KABUPATEN SORONG.

By Admin 13 Sep 2018, 21:22:16 WIB Daerah
BATAS KABUPATEN DAN KOTA SORONG SIMPANGSIUR

Keterangan Gambar : Administrasi Kabupaten Sorong.


Kota Sorong

Indonesia-Baru.com - Senin 10/09, Perseteruan antara kedua kepala daerah yang saling mengklim batas wilayah administrasi semakin memanas dan juga membingungkan masyarakat yang berdiam di kedua wilayah tersebut, terutama masyarakat yang pada saat ini berdomisili di daerah perbatasan kedua wilaya pemerintahan ini.

Perseteruan tapal batas antara dua daerah ini seakan tidak ada batasannya dan juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat setempat turut ambil bagian dalam perseteruan tersebut.

Kedua wilayah ini berada di provinsi Papua Barat, lebih tepatnya lagi yaitu tapal batas wilayah administrasi antara kota Sorong dan kabupaten Sorong.

Jika kita melihat jauh kebelakang yakni, Pemda Kota Sorong dimekarkan dari Pemda Kabupaten Sorong tahun 1996 silam. Mengacu pada peraturan nomor 31 tahun 1996 dan juga mengacu pada UU nomor 45 tahun 1999 tentang batas wilayah pemerintahan Kota Sorong definitif.

Berbagai macam startegi dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut demi mempertahankan wilayah administratisi masing-masing.

Nyatanya pada Jum’at 07/09 lalu, Drs. Ec. Lambertus Jitmau, MM selaku Wali Kota Sorong menggelar pertemuan dengan kalangan masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah adat di wilayah pemerintahan kota Sorong.

Pertemuan yang berlangsung pada pukul 15:00 WIT bertempat di gedung Honai, Hotel Luxio KM 12 (dua belas) itu tidak hanya diwakili oleh tua-tua marga pemilik hak tanah adat, tetapi juga pemuda-pemudi generasi muda Moi yang berada kota Sorong. Pertemuan tersebut membahas tentang tapal batas antara kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Hanya saja, hasil dari pertemuan tersebut belum mendapat solusi yang baik lantaran terjadi pro dan kontra antara beberapa orang tua dan generasi muda suku Moi yang menyuarakan PERDA pengakuan hak adat kepada walikota Sorong.

Namun hal itu tidak menyurutkan tekat walikota Sorong untuk mempertahankan wilayah administarsinya. Sebelum menutup pertemuan walikota sorong Lambertus Jitmau menyatakan “secepatnya saya (L.J) akan membentuk tim 10 yang di dalamnya terdiri dari perwakilan maraga-maraga pemilik hak tanah adat di kota Sorong guna memberikan dukungan pernyataan sikap saat pertemuan bersama Dirjen MENDAGRI, Gubernur PB, dan pemerintah kabupaten sorong yang direncanakan pada hari Kamis 13/09 beberapa hari kedepan ini di Manokwari Provinsi Papua Barat.” Tegas walikota Sorong.

Tak menunggu waktu lama, DR. Johni Kamuru, SH.,M,Si., selaku Bupati kabupaten Sorong mengintrupsikan jajarannya guna mengatur pertemuan para memilik hak tanah adat di wilayah kota Sorong yang dianggapnya berbatasan langsung dengan wilayah PEMDA Kabupaten Sorong.

Tepatnya Senin 10/09 pertemuan yang direncanakan pun terlaksana. Bupati kabupaten Sorong didampingi SETDA, Asisten III, dan juga KABAG HUMAS kabupaten Sorong, melakukan pertemuan bersama masyarakat dimaksud dengan topic pembahasan yang sama “TAPAL BATAS KOTA SORONG  – KABUPATEN SORONG.”

Bertempat di salah satu kawasan wisata kabupaten Sorong pukul 13:00 WIT, diawali dengan jamuan makan siang yang hangat, pembicaraan mengenai tapal batas antara Kota dan kabupaten Sorong perlahan mulai mengalir.

Berbeda dengan pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sorong, pertemuan yang berlangsung antara pemda kabupaten sorong dengan masyarakat moi sebagai pemilik hak ulayat di jalur tapal batas kedua pemerintahan ini tampak santai dan nyaman.

“kami pemerintah Kabupaten Sorong tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, data-data menyangkut tapal batas kami sudah lengkap dan kami siap untuk membuktikannya di provinsi beberapa hari kedepan ini. tegas bupati kabupaten sorong John Kamuru.

Kamuru menambahkan “saya ini suku Moi, masyarakat pemilik hak tanah adat di kabupaten Sorong itu Suku Moi, dan pemilik tanah adat di kota Sorong juga Suku Moi, jangan karena kepentingan orang lain suku saya ini jadi korban. Kami ini satu suku, satu tanah besar,jangan karana orang lain pu kepentingan kita suku Moi jadi korban.

Pesan yang sangat mendalam ini kelihatannya mempu menyentuh para perwakilah mararga-marga yang diundang.

Menyikapi penyampaian bupati kabupaten Sorong, masyarakat adat Moi yang berada di wilayah kota sorong mengaku dan mendukung seluruh putusan yang akan dilakukan oleh bupati kab.Sorong serta siap untuk bersama bupati kabupaten Sorong mempertahankan tapal batas kabupaten Sorong yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencananya tim yang dibentuk oleh pemda Kabupaten Sorong akan merapat ke Provinsi Papua Barat pada hari Kamis 13/09 untuk membahas tapal batas kota dan kabupaten Sorong.

Putusan apa pun yang nantinya diputuskan dalam pertemuan yang pada 13/09 mendatang ini masih menjadimisteri, entah tapal batas fersi pemerintah kota Sorong atau tapal batas fersi pemerintah kabupaten Sorong yang akan di goalkan oleh pemerintah pusat.

Semua itu masih menjadi rahasia. Apa pun putusannya, masyarakat diharapkan untuk menerima putusan tersebut, tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

(F.MALASEME)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Loading....



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

SIAPAKAH CALON PUTRA/PUTRI TERBAIK PAPUA BARAT ANGGOTA DPR-RI 2019 DAPIL PAPUA BARAT
  FREDRIK RONALDO YESNATH.PARTAI DEMOKRAT
  JIMMY IJI.PARTAI PDI P
  ROBERT J KARDINAL. PARTAI GOLKAR

Komentar Terakhir

  • Tommy Utama

    Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mempertanyakan dasar keputusan SBY ...

    View Article
  • Udin Sedunia

    Menurut Yunarto, Roy selama ini lebih dikenal sebagai pakar foto digital dan video ...

    View Article
  • Lukmanul Hakim

    saya yakin PHP juga bisa bertahan sampai 2030 ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video